INNEWS ONLINE | BANDUNG — Usulan penerima bantuan sosial (Bansos) dengan syarat dilakukan vasektomi bagi suami menjadi sorotan tokoh agama. Para ulama menilai usulan dan kebijakan tersebut sudah berlebihan.
Wacana ini bergulir pasca Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi mengusulkan penerima bantuan sosial dengan syarat dilakukan vasektomi bagi sang suami.
Menurut pria yang akrab disapa KDM tersebut, hal itu dilakukan agar laki-laki dari kalangan keluarga miskin berpartisipasi aktif dalam program Keluarga Berencana (KB) yang mengedepankan tingkat kepadatan penduduk dan kesejahteraan masyarakat.
"Saya memandang bahwa kebijakan itu, jika benar-benar dilaksanakan merupakan kebijakan yang berlebihan. Bahkan jadi kebijakan yang tidak bijaksana," kata Ketua Umum Persatuan Islam (Persis), KH. Dr. Jeje Zaenudin, M.Ag kepada awak media, pada Kamis (1/5).
Ulama sepuh Persis ini menilai hukum vasektomi itu sendiri hanya dibolehkan dengan persyaratan kedaruratan.
"Karena itu, KB pria yang bersifat permanen tersebut bertentangan dengan ajaran Islam," tegasnya.
Selain itu, jika dijadikan sebagai syarat menerima bantuan sosial, maka akan menjadi suatu pemaksaan yang memberatkan masyarakat bawah.
Menurutnya, jika kebijakan itu dilakukan, maka tidak sesuai dengan hak kebebasan warga negara untuk memilih cara mereka membatasi kelahiran dengan cara yang diyakini lebih halal secara agama dan lebih aman secara kesehatan.
Ketua Umum Persatuan Islam masa jihad 2022-2027 ini berharap wacana vasektomi menjadi syarat penerima bansos tak diteruskan. Persis memandang bahwa usulan bisa menjadi kebijakan yang tidak bijaksana. (*)
